ANALISIS REALISASI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DALAM RENTANG TAHUN 1965-1998

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 merupakan bagian integral dalam sistem hukum Indonesia yang dijamin dan wajib dilindungi. Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap rakyat adalah akuntabilitas pemerintah yang harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan dengan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis realisasi upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak asasi manusia berat dalam kurun waktu 1965-1998, yang merupakan era sebelum reformasi di mana pelanggaran berat terhadap hak-hak sipil dan politik warga di berbagai wilayah di Indonesia terjadi secara repetitif dan pelaku pelanggaran tidak diadili sesuai aturan hukum yang berlaku . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang meliputi studi literatur terhadap kebijakan regulasi pemerintah dalam upaya penyelesaian dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian menunjukan bahwa meski beberapa upaya telah dilakukan, seperti pembentukan lembaga Hak Asasi Manusia, penetapan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah; penyelesaian kasus pelanggaran berat oleh pemerintah menunjukkan inkonsistensi antara janji dan upaya yang direalisasikan pemerintah akibat lemahnya kewenangan dalam penegakan regulasi kebijakan, impunitas terhadap pelaku pelanggaran, serta intervensi politik. Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat untuk menjadi salah satu advokasi penanggulangan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pencegahan pelanggaran HAM di kemudian hari.