Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia

PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM

Puja Auria — 2024-06-28

Penelitian ini membahas tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pentingnya perlindungan hak asasi manusia karena terjadinya kesalahpahaman dan pelanggaran isu-isu hak asasi manusia, dikarenakan hukum di negara ini sangat penting untuk melindungi, membela, menegakkan, menjunjung tinggi, dan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap hak-hak orang lain tanpa terkecuali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif historis. Dengan mengkaji gagasan hak asasi manusia dan menggunakan sumber data dari pustaka berupa undang-undang, buku, dan artikel ilmiah yang terkait yang dianalisis sesuai pembahasan. Hasil dari penelitian ini ialah, hak asasi manusia di Indonesia dapat terlindungi berkat undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, mekanisme yang ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia individu beroperasi secara efektif untuk mencegah lembaga-lembaga ini menjadi tidak berharga dan berfungsi lebih dari sekadar suplemen untuk tatanan konstitusional. Namun, masyarakat Indonesia mendapat manfaat darinya.

KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA TERHADAP ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Raisya Trisnadiwan — 2024-06-28

Mahasiswa sebagai agen perubahan dan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hingga saat ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia semakin marak terjadi di Indonesia dan memprihatinkan bangsa. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki kepedulian dan keterlibatan yang tinggi dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta mengatasi ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkeadaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati dan menjunjung HAM, mengetahui tingkat kepedulian dan keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu HAM di Indonesia serta mengetahui faktor pengaruh dan hal yang menjadi motivasi mahasiswa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode kuantitatif berupa survei kuesioner yang disebarkan melalui media sosial kepada mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di Indonesia, termasuk mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, memiliki peran penting dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Mereka aktif dalam menyuarakan kritik terhadap pelanggaran HAM dan mendorong penegakannya melalui beragam aksi nyata untuk memperjuangkan haknya dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu kepedulian dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu hak asasi manusia dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dan motovasi yang beragam.

Students as agents of change and the next generation of the nation have an important role in maintaining and fighting for human rights in Indonesia. Until now, cases related to human rights are increasingly rampant in Indonesia and concern the nation. Therefore, students have high concern and involvement in fighting for justice and truth and overcoming injustices that occur in society. Students have the right and obligation to participate in the democratic process and national development that is just and civilized. This study aims to determine the extent to which students have awareness and responsibility as Indonesian citizens who respect and uphold human rights, determine the level of concern and involvement of students in human rights issues in Indonesia and determine the influencing factors and things that motivate these students. The method used in this research is a quantitative method in the form of a questionnaire survey distributed through social media to active students of Universitas Pendidikan Indonesia. The results showed that students in Indonesia, including students of Universitas Pendidikan Indonesia, have an important role in fighting for human rights. They are active in voicing criticism of human rights violations and encouraging their enforcement through various concrete actions to fight for their rights and realize justice for the community. In addition, students' concern and involvement in human rights issues are motivated by various factors and motivations.

KONTROVERSI KETERLIBATAN PRABOWO SUBIANTO DALAM KASUS PELANGGARAN HAM PADA DEBAT CAPRES 2024 PERSPEKTIF MEDIA SOSIAL

Rufaidah — 2024-06-28

Abstrak

Prabowo Subianto dikenal dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang saat ini maju sebagai calon presiden ditahun 2024. Rekam jejak karir Prabowo Subianto di dunia kemiliteran tidak diragukan lagi. Dalam dunia kemiliteran ternyata tidak berjalan mulus bagi seorang Prabowo Subianto dimana pada tahun 1998 beliau diisukan dengan adanya keterlibatan pelanggaran HAM yaitu keterlibatan dalam penculikan terhadap para aktivis 98 dan ditambah dengan pemberhentian sebagai anggota TNI. Isu ini menjadi sebuah kontroversi dimana Prabowo dinyatakan harus dihukum karena telah menculik aktivis 98 ditambah dengan hilangnya ke-13 (tiga belas) aktivis yang hingga saat ini belum ditemukan. Kontroversi ini selalu muncul disaat Prabowo Subianto mencalonkan dirinya sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Adanya kontroversi ini media sosial mulai menyorot Prabowo Subianto dan isu pelanggaran HAM tersebut, berbagai macam reaksi masyarakat terhadap isu tersebut sehingga masyarakat menyampaikan melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perspektif media sosial, dimana media sosial menjadi peran penting untuk mengetahui apakah kontroversi Prabowo Subianto berpengaruh pada pemilu 2024. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil survey dan polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey terpercaya di Indonesia dimana lembaga-lembaga survey ini telah melakukan survey dengan melibatkan remaja berusia diatas 17 tahun, orang dewasa, dan orang tua yang aktif dalam bermedia sosial.

Kata kunci : Kontroversi, Pelanggaran HAM, Prabowo Subianto, Media Sosial

Abstract

Prabowo Subianto is known as the Minister of Defense of the Republic of Indonesia who is currently running as a presidential candidate in 2024. Prabowo Subianto's career track record in the military world is beyond doubt. In the military world, it turned out that things were not going smoothly for Prabowo Subianto, where in 1998 he was rumored to have been involved in human rights violations, namely involvement in the kidnapping of 98 activists and coupled with his dismissal as a member of the TNI. This issue became a controversy where Prabowo was declared to have to be punished for kidnapping 98 activists plus the disappearance of the 13 (thirteen) activists who have not yet been found. This controversy always arises when Prabowo Subianto nominates himself as president or vice president. With this controversy, social media began to highlight Prabowo Subianto and the issue of human rights violations, various kinds of public reactions to this issue so that people conveyed it via social media. Based on this, the author conducted this research using a social media perspective approach, where social media plays an important role in finding out whether the Prabowo Subianto controversy has an influence on the 2024 election. The results of this research can be seen from the results of surveys and polls conducted by several trusted survey institutions in Indonesia where these survey institutions have conducted surveys involving teenagers over 17 years old, adults and parents who are active in social media.

Keyword : Controversy, Human Rights Violations, Prabowo Subianto, Social Media

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MERAWAT MODERASI BERAGAMA DI PAPUA (ANALISIS PEMIKIRAN ARMADA RIYANTO)

Aris Yeimo — 2024-06-28

Beberapa tahun terakhir, isu tentang merawat moderasi beragama di Papua mencuat. Isu ini menjadi tantangan tersendiri bagi segenap insan yang hidup di tanah Papua. Fokus artikel ini menawarkan konsep dan praktik merawat moderasi beragama di Papua, serta mengupayakan dialog interreligius. Dengan mengacu pada pemikiran Armada Riyanto, artikel ini berusaha memberikan wawasan yang mendalam tentang cara-cara membangun moderasi beragama dan mengembangkan dialog antaragama yang inklusif. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa studi atas berbagai literatur ilmiah yang sesuai dengan diskursus ini. Artikel ini menemukan bahwa edukasi tentang nilai-nilai kebajikan, upaya-upaya untuk saling menghormati keyakinan dan praktik keagamaan, dapat tercapai di dalam dan melalui suatu komunitas beriman dialogal yang kolaboratif melalui diskusi-diskusi publik yang berkelanjutan di antara para pemimpin agama dan umat menjadi suatu pendekatan yang tepat untuk merawat harmoni dan toleransi dalam masyarakat multikultural di Papua.

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Roni Sulistyanto Luhukay — 2024-08-29

Tidak hadirnya Pegawai Negeri Sipil (ASN) dalam politik praktis, atau mencalonkan diri dalam pemilu nasional atau daerah. merupakan langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas ASN. Netralitas ASN diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi atau kelompok, sehingga keputusan administratif dapat diambil secara obyektif dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mendalami tentang Urgensi Penerapan Larangan pegawan negeri sipil (ASN) membantu menjaga profesionalisme dan standar etika di sektor publik, mendukung kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan adil, serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) ini memiliki peran yang substansial. dan dampaknya yang komprehensif, baik bagi individu ASN maupun bagi sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, implikasi ketidak netralan ASN berimplikasi pada pelaksanaan pemilu yang dapat merusak kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem pemilu, serta menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

LITERASI DIGITAL MEDIA PENYIARAN DI DAERAH 3T PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Febriyanto — 2024-06-28

Abstrak

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan wawasan terkait kondisi digitalisasi, termasuk penyiaran digital di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Belum meratanya infrastruktur penyedia layanan digital, baik telekomunikasi maupun penyiaran menjadikan kesenjangan digital di wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi tersebut tentu saja membuat upaya literasi digital tidak dapat maksimal dilaksanakan. Pasalnya, penyiaran di daerah 3T tidak cukup hanya dengan fungsi utama sebagai sarana informasi pendidikan, hiburan, kontrol sosial, ekonomi maupun kebudayaan seperti termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun melalui penyiaran dapat dijadikan sarana membangun nasionalisme. Cukup menarik karena ada beberapa wilayah yang masuk daerah 3T tidak terjangkau penyiaran terestrial free to air (FTA), bahkan hingga saat ini. Malah, lebih mudah mengakses penyiaran dari negara tetangga yang secara geografis sangat berdekatan. Melalui metode penelitian studi kasus dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti analisis, wawancara dan jaringan komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran penyiaran digital dalam memberikan literasi kepada masyarakat untuk mempertebal rasa nasionalisme bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terlebih, mendapatkan informasi termasuk melalui penyiaran digital merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang. Sebab itulah harus direalisasikan negara karena juga amanat dari konstitusi Negara Indonesia.

Kata kunci: Literasi Digital, Media, Penyiaran, Wilayah 3T, HAM

Abstract

Through this research, it is hoped that it can open horizons and insights regarding digitalization conditions, including digital broadcasting in the Disadvantaged, Frontier and Outermost (3T) regions in Indonesia, especially in the Riau Islands Province. The uneven distribution of infrastructure for digital service providers, both telecommunications and broadcasting, means that the digital gap in the region is quite high. These conditions of course mean that digital literacy efforts cannot be implemented optimally. The reason is that broadcasting in the 3T area is not enough for its main function as a means of educational information, entertainment, social, economic and cultural control as stated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. However, broadcasting can be used as a means of building nationalism. It is quite interesting because there are several areas that are included in the 3T area which are not covered by free to air (FTA) terrestrial broadcasting, even now. In fact, it is easier to access broadcasting from neighboring countries that are geographically very close. Through case study research methods with several data collection techniques, such as analysis, interviews and communication networks, this research is expected to find out the role of digital broadcasting in providing literacy to the public to strengthen the sense of nationalism for the people of the Riau Islands Province. Moreover, obtaining information, including through digital broadcasting, is a human right protected by law. That is why the state must realize it because it is also a mandate from the Indonesian constitution.

Key words: Digital Literacy, Media, Broadcasting, 3T Area, Human Rights

HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER: IMPLIKASI HAM DALAM KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN

Ontran Sumantri Riyanto — 2024-06-28

Transparansi dalam komunikasi antara dokter dan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasien memilik hak atas inforrmasi kesehatan dan dokter berhak atas Informasi yang akurat dari pasien sebab sangat mempengaruhi tindakan medis serta keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter dan keamanan atas kerahasian medis. Sedangkan Dokter berhak menerima informasi yang jujur dan lengkap dari pasien. Hak ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis serta potensi tuntutan hukum yang dapat terjadi akibat informasi yang tidak akurat. Perlindungan hukum yang efektif untuk dokter menyediakan dasar yang kokoh bagi terciptanya lingkungan praktik medis yang lebih aman, serta membantu memperbaiki hubungan profesional antara dokter dan pasien. Edukasi yang tepat kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang akurat memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil pelayanan kesehatan tetapi juga meminimalisir potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis. Penerapan perlindungan hukum yang konsisten dan upaya edukasi yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan aman.