http://jrkhm.org/index.php/humanity/issue/feed Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 2024-02-18T13:20:50+00:00 Fuad sangfuad2018@gmail.com Open Journal Systems <hr /> <table style="height: 189px; width: 100%;" width="100%" bgcolor="#f0f0f0"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Journal title</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="https://jrkhm.org/index.php/humanity"><strong>Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia</strong></a></td> <td style="height: 189px; width: 20%;" rowspan="9" valign="top" width="20%"><img src="http://www.jrkhm.org/public/site/images/admin/cover-vol1-no-1.png" alt="" width="1519" height="2149" /></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Initials</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>JURIS HUMANITY</strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Frequency</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"> <a href="http://www.jrkhm.org/index.php/humanity/issue/archive" target="_blank" rel="noopener"><strong>2 issues per year | June-December</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">ISSN</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>P-ISSN: 2830-6465 | E-ISSN:2964-7177</strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Editor-in-chief</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>Fuad</strong></td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="height: 17px; width: 23.3808%;" width="20%">Managing Editor</td> <td style="height: 17px; width: 56.6192%;" width="60%"><strong>Asma Karim </strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 23.3808%;" width="20%">Publisher</td> <td style="height: 35px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="http://new.widyamataram.ac.id/"><strong>Pusat Studi HAM &amp; Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram</strong></a></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="height: 35px; width: 23.3808%;" width="20%">Citation Analysis</td> <td style="height: 35px; width: 56.6192%;" width="60%"><a href="https://scholar.google.com/citations?hl=en&amp;authuser=4&amp;user=H3AJNK4AAAAJ"><strong>Google Scholar </strong></a></td> </tr> </tbody> </table> <hr /> <p>Juris humanity adalah jurnal riset dan kajian hukum HAM <em>peer-reviewed open access</em> yang berafiliasi dan diterbitkan oleh Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram pertama kali pada Juni 2022. Jurnal ini merupakan wadah bagi para Ahli Hukum, Praktisi, Peneliti, Dosen, Mahasiswa serta Pemerhati Hukum dan HAM.</p> <p>Fokus jurnal ini meliputi penegakan HAM, hak ekonomi sosial dan budaya, hak beragama, hak pendidikan, hak pekerja, hak kesehatan, hak perlindungan anak dan perempuan, hak berkumpul dan berserikat, hak menyatakan pendapat, hukum perlindungan HAM, hak sipil dan politik serta kebijakan-kebijakan terkait HAM di Indonesia maupun Internasional. Jurnal ini terbit 2 kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.</p> <p>Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia adalah akses terbuka peer-review. Setiap naskah yang dikirimkan akan ditinjau oleh setidaknya satu <em>peer-reviewer</em> dengan metode <em>single-blind review.</em></p> <p>Pedoman penulisan jurnal dapat dilihat pada link template artikel. Bagi yang telah registrasi dapat langsung <a href="http://jrkhm.org/index.php/humanity/login"><strong>login.</strong></a></p> http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/28 TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA 2024-02-15T06:59:55+00:00 Suryawan Raharjo Suryawan.raharjo@gmail.com Anindita Anindita Suryawan.raharjo@gmail.com Asma Karim Suryawan.raharjo@gmail.com <p>Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, aparatur pemerintahan, militer, dan juga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan terfokus pada inti permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak ada distorsi atau ketidakjelasan dalam analisis. Dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia, suatu negara menegaskan komitmenya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap setiap individu. Peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, sangatlah penting dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum tata negara. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan menjadi kunci dalam memastikan keadilan bagi semua individu.</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Suryawan Raharjo, Anindita, Asma Karim http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/22 SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA 2023-12-30T05:50:08+00:00 Muhamad Sofian Sofianmuhamad4@gmail.com Kasiman r100210009@student.ums.ac.id Said Munawar Sofianmuhamad4@gmail.com <p>Penelitian ini akan menganalisis perkembangan system hukum Kesehatan di Indonesia dalam upaya Hak Asasi Manusia dalam hal ini warga negara Indonesia. Terutama dalam hal jaminan Kesehatan bagi rakyat miskin, kemudahan pelayanan ksehatan, persamaan hak dalam hal pelayanan ksehatan serta pelaksaan perlindungan Hak asasi warga negara oleh negara dan penyelenggara Kesehatan (Rumah sakit dan tenaga Kesehatan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normative, dengan mengkaji aspek Hukum Kesehatan, Hak asasi manusia dan perlindungan HAM. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya perlindungan hak asasi warga negara dalam bidang Kesehatan tidak hanya bersifat formalitas dan legalitas semata, melainkan harus dapat dijalankan dan mendapatkan legitimasi dari warga negara. Perlindungan hak warga negara dalam bidang Kesehatan adalah tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitusional.</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Muhamad Sofian, Kasiman, Said Munawar http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/23 ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM PIDANA : REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA 2024-01-08T21:01:53+00:00 Nancy Glorya Luntungan rusdi.rs@gmail.com Muhamad Rusdi rusdi.rs@gmail.com Muhammad Zaki Sierrad rusdi.rs@gmail.com <p>Praduga tak bersalah atau <em>presumption of innocence principle</em> kerap menimbulkan perdebatan jika dikaitkan tugas kepolisian menegakkan hukum demi melindungi kepentingan publik/ masyarakat; hal ini juga menjadi kajian menarik hingga proses persidangan pada saat pengujian/ penilaian alat-alat bukti bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hukum positif di Indonesia telah tegas mengaturnya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang harus dipatuhi para penegak hukum, demi tercapainya kebenaran yang berkeadilan, atau setidaknya telah diupayakan sekeras-kerasnya untuk mewujudkan keadilan. Pelaksanaan KUHAP seringkali berhadapan atau seolah dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM), dimana proses pengungkapan sebuah perkara pidana harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa, ditengah beban kerja kepolisian yang tidak ringan. Hingga saat ini praduga tak bersalah dalam penegakan hukum tetap memberikan tantangan bagi <em>tagline </em>transformasi POLRI “PRESISI” yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan. Praduga tak bersalah dan praduga bersalah (presumption of gulit) bukan merupakan dikotomi, namun disimpulkan terdapat jalan tengah dengan irisan melindungi masyarakat dengan cara yang profesional dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Akhirnya diharapkan hukum bermanfaat bagi masyarakat, tidak sebatas untuk hukum itu sendiri.</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, Muhammad Zaki Sierrad http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/21 DIALOG KONSTRUKTIF: JALAN MENUJU REKONSILIASI KORBAN PELANGGARAN HAM PANIAI 2023-10-30T08:37:29+00:00 Aris Yeimo titigiintan@gmail.com Raymundus I Made Sudhiarsa titigiintan@gmail.com <p>Fokus artikel ini menyoroti kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdarah pada 8 Desember 2014. Kasus ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di Indonesia. Empat pelajar tewas dan tujuh belas orang lainnya mengalami luka berat akibat di berondong tima panas dan siksaan menggunakan alat tajam. Peristiwa ini menjadi satu <em>memoria passionis</em> yang mesti dipulihkan melalui suatu dialog konstruktif. Pendekatan dialog yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak bermaksud menghindari atau mengabaikan penyelesaian kasus ini secara hukum formal. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terbuka, jujur, adil dan saling menghormati sangat penting dalam membangun upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, observasi, dan dokumentasi. Artikel ini memberi kontribusi bagaimana mengupayakan pendekatan humanis terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara hukum positif</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Aris Yeimo, Raymundus I Made Sudhiarsa http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/25 KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 2024-01-12T05:45:56+00:00 Cunduk Wasiati cundukwasiati70@gmail.com Bagus Anwar Hidayatullah cundukwasiati70@gmail.com Imma Indra Dewi Windajani cundukwasiati70@gmail.com <p>Permasalahan hukum di Indonesia seringkali pada bagian pelaksanaan putusan; pelaksanaan putusan pasca perceraian di pengadilan agama memerlukan perhatian yang besar karena sistem pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian masih perlu diperkuat. Biaya pelaksanaan putusan tidak sepadan dengan nominalnya (mantan suami harus membayar “kewajiban” kepada mantan istrinya), dan memberikan nafkah kepada anak. Hal ini berdampak wibawa putusan pengadilan hanya di dalam ruang pengadilan dan secara tertulis, namun lemah dalam pelaksanaannya. Hak-hak anak telah dijamin oleh berbagai undang-undang bahkan sumber hukum internasional, namun hingga hari ini, masih banyak dijumpai seorang mantan suami yang tidak menafkahi istri atau secara khusus anak yang notabene darah dagingnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normative, dengan rumusan masalah pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, dalam persepektif hak asasi manusia. Maka terhadap pelanggaran atas pemenuhan hak anak ini, seorang mantan suami (Bapak dari anak) patut untuk digugat secara perdata dan dikuatkan dengan argumentasi bahwa ia tidak menghormati hak-hak anak (hak asasi anak).</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Imma Indra Dewi Windajani, Cunduk Wasiati, Bagus Anwar Hidayatullah http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/30 PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAMIN HAK SETIAP PASIEN 2024-02-18T13:20:50+00:00 Ontran Sumantri Riyanto ontran27@yahoo.co.id Fuad Fuad ontran27@yahoo.co.id Edy Chrisjanto ontran27@yahoo.co.id <p>Peranan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sangat penting. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana metodologi penelitian didasarkan pada analisis bahan pustaka. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, dengan memanfaatkan sumber hukum Primer dan Sekunder untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Peran tenaga kesehatan dalam menjamin hak setiap pasien sangat terkait dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk melindungi hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Ontran Sumantri Riyanto, Fuad, Edy Chrisjanto http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/24 REALITA CINTA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 2024-01-11T12:17:53+00:00 hartanto hartanto hartanto.yogya@gmail.com Puguh Triatmojo hartanto.yogya@gmail.com Elza Qorina Pangestika hartanto.yogya@gmail.com <p>Perkawinan atau pernikahan berdasarkan atas cinta yang tumbuh alamiah dari semua insan Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya maupun relasi sosial ini terjadi sejak jaman purba. Pada kondisi di Indonesia saat ini, peristiwa perkawinan bergeser diatur oleh hukum negara dengan berbagai pertimbangan. Hak <em>private</em> yang dijamin konstitusi dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, kembali menarik dikaji terkait terbitnya surat edaran MA No. 2 tahun 2023 yang secara langsung/ tidak langsung beririsan dengan pelaksanaan Undang-undang. Dimana masyarakat dari berbagai belahan dunia memodernisasi hukumnya dengan isu-isu hukum teknologi dan ekonomi pembangunan, kita seolah jalan ditempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan pada konsep, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan. Masalah yang dikaji adalah Perkawinan yang merupakan perwujudan dari cinta, yang salah satu tujuanya untuk melahirkan keturunan seolah dibatasi oleh lahirnya Surat Edaran MA. Tentu penulis mempersilahkan segenap peneliti/ahli untuk beropini, karena hakekatnya ini sebatas refleksi penulis atas isu-isu hukum yang relatif stagnan (berputar-putar disitu selalu). Penulis beropini bahwa SEMA No. 2 tahun 2023 ini tidak seiring dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang notabene lahir dari sejarah heterogenitas bangsa Indonesia.</p> 2023-12-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Puguh Triatmojo, hartanto hartanto, Elza Qorina Pangestika