UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT
DOI:
https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.49Keywords:
Ketimpangan ekonomi, Hak Asasi Manusia, Kesenjangan upah, Keadilan sosialAbstract
Realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perumahan yang layak. Ketimpangan meningkat akibat diskriminasi usia di tempat kerja, penyimpangan upah berdasarkan gender, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketimpangan ekonomi terhadap penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan ekonomi memerlukan perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, menyediakan perumahan yang layak, dan menghilangkan kesenjangan dalam status pekerjaan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran Pancasila.
References
Apriani W, Fikriana A. 2023. Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang
Perlu Disikapi.Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. 1(1): 35-46.
Ariany, F., Ningsih, M., Garnika, E. 2023. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan
Perspektif Hukum. Empiricism Journal. 4(1): 175-180.
Dwi, N., M., Syahril, A., M., Aslam, A., M.,Haqi, F., M., Fadilla, A. 2024. Analisis Dinamika Ketimpangan
Ekonomi terhadapEra Globalisasi di Indonesia. Journal of Regional Economics and Development.
(3): 1-7.
Hakim, L. dan Kurniawan, N. 2021. Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban
Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi. 18(4): 869-897.
Mustari. 2016. Hak Atas Pekerjaan DenganUpah yang Seimbang. Jurnal Supremasi.11(2): 108-117.
Putra OA, Trisiana A, Safitri L. 2021. Perlindungan HAM Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat.
Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan.10(1): 100-111
Putri, F., D., Andriani, Sari, R., W.,Nabbila, L. 2023. Problematika Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem
Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. 1(4): 163-172.
Ribotta, S. 2023. Poverty as a Matter of Justice. The Age of Human Rights Journal.20(e7327): 1-24.
Sepranadja. 2019. Implementasi Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Civic Edu:Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 2(2): 82-96.
Triwahyuningsih S. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)di Indonesia. Jurnal
Hukum Legal Standing. 2(2) :113-121.
Fuad and Rio Rama Baskara (2024) ‘Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And
Opportunities’, Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 6(1), pp. 118–132.
doi: 10.37631/widyapranata.v6i1.1578.
Fuad and Riyanto, O. S. (2023) ‘Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam
Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan’, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi
Manusia, 2(1). doi: 10.37631/jrkhm.v2i1.18.
Riyanto, O. S., Fuad, F. and Chrisjanto, E. (2023) ‘Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga
Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien’, Juris Humanity, 2(2), pp. 77–87.
Rufaidah, F Fuad, A. (2024) ‘Kontroversi Keterlibatan Prabowo Subianto Dalam Kasus Pelanggaran HAM
Pada Debat Capres 2024 Perspektif Media Sosial’, Juris Humanity, 3(1), pp. 27–39.
Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tap
MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/2008 Tentang Persetujuan Kedokteran
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Anadhofatul Sukmananda Ana, Adelia Puspitasari, Naila Adibah Jaisy, Naila Farah Ramadhani, Nova Dwi Jayanti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.