UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT

Authors

  • Anadhofatul Sukmananda Ana Universitas Brawijaya
  • Adelia Puspitasari
  • Naila Adibah Jaisy
  • Naila Farah Ramadhani
  • Nova Dwi Jayanti

DOI:

https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.49

Keywords:

Ketimpangan ekonomi, Hak Asasi Manusia, Kesenjangan upah, Keadilan sosial

Abstract

Realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perumahan yang layak. Ketimpangan meningkat akibat diskriminasi usia di tempat kerja, penyimpangan upah berdasarkan gender, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketimpangan ekonomi terhadap penerapan hak asasi manusia di Indonesia dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan ekonomi memerlukan perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi, antara lain meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, menyediakan perumahan yang layak, dan menghilangkan kesenjangan dalam status pekerjaan.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran Pancasila.

References

Apriani W, Fikriana A. 2023. Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang

Perlu Disikapi.Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. 1(1): 35-46.

Ariany, F., Ningsih, M., Garnika, E. 2023. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan

Perspektif Hukum. Empiricism Journal. 4(1): 175-180.

Dwi, N., M., Syahril, A., M., Aslam, A., M.,Haqi, F., M., Fadilla, A. 2024. Analisis Dinamika Ketimpangan

Ekonomi terhadapEra Globalisasi di Indonesia. Journal of Regional Economics and Development.

(3): 1-7.

Hakim, L. dan Kurniawan, N. 2021. Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban

Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi. 18(4): 869-897.

Mustari. 2016. Hak Atas Pekerjaan DenganUpah yang Seimbang. Jurnal Supremasi.11(2): 108-117.

Putra OA, Trisiana A, Safitri L. 2021. Perlindungan HAM Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat.

Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan.10(1): 100-111

Putri, F., D., Andriani, Sari, R., W.,Nabbila, L. 2023. Problematika Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem

Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. 1(4): 163-172.

Ribotta, S. 2023. Poverty as a Matter of Justice. The Age of Human Rights Journal.20(e7327): 1-24.

Sepranadja. 2019. Implementasi Nilai-nilai Luhur Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Civic Edu:Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 2(2): 82-96.

Triwahyuningsih S. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)di Indonesia. Jurnal

Hukum Legal Standing. 2(2) :113-121.

Fuad and Rio Rama Baskara (2024) ‘Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And

Opportunities’, Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 6(1), pp. 118–132.

doi: 10.37631/widyapranata.v6i1.1578.

Fuad and Riyanto, O. S. (2023) ‘Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli Dalam

Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan’, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi

Manusia, 2(1). doi: 10.37631/jrkhm.v2i1.18.

Riyanto, O. S., Fuad, F. and Chrisjanto, E. (2023) ‘Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga

Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien’, Juris Humanity, 2(2), pp. 77–87.

Rufaidah, F Fuad, A. (2024) ‘Kontroversi Keterlibatan Prabowo Subianto Dalam Kasus Pelanggaran HAM

Pada Debat Capres 2024 Perspektif Media Sosial’, Juris Humanity, 3(1), pp. 27–39.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tap

MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/2008 Tentang Persetujuan Kedokteran

Downloads

Published

2024-12-28

Issue

Section

Articles