PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG PENDIDIKAN HAK ORANG ASLI PAPUA DALAM PERPEKTIF OTONOMI KHUSUS

Authors

  • Roni Sulistyanto Luhukay Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

DOI:

https://doi.org/10.2211/jrkhm.v2i1.19

Keywords:

Perlindungan hukum, Orang Asli Papua,, Pendidikan

Abstract

Abstrak

Pemenuhan hak-hak mendasar orang Papua dalam memperoleh jaminan pendidikan yang tidak dibarengi dengan penafsiran yang jelas dan detail sehingga berhenti pada tataran impelementasi untuk itu Urgensi pemenuhan Hak Orang Asli Papua Dalam Bidang Pendidikan merupakan indicator utama dalam mewujudkan nilai nilai keadilan dengan upaya memberikan berbagai afirmatif action kepada orang asli papua dalam sector pendidikan hal ini merupakan cara mewujudkan pembangunan kesetaraan kepada orang asli papua dalam memaknai keadilan. Selain itu Meskipun Provinsi Papua telah diberikan otonomi khusus berdasarkan regulasi, namun praktik penyelenggaraan status ini bersifat pasif khususnya terdapat pada sector pendidikan. Terbukti bahwa dengan melipahnya dana otonomi khusus akan tetapi fasilitas pendidikan masih sangat minim untuk diakses oleh orang asli papua. Serta Problematika menunjukan kebijakan pembangunan otonomi khusus papua masih meletakan pembangunan pada kebijakan politik hukum tidak pada konsep Otonomi khusus pembangunan harkat dan martabat orang asli papua hal ini berpotensi menimbulkan masalah perlindungan hukum hak Orang Asli Papua dibidang pendidikan. Meliputi(1) mengendalikan sistem pendidikan yang tidak memadai. (2) Kelangkaan pendidik dibandingkan dengan pedesaan, dampak langsung dari variabel politik, dan pengaruh nyata kehidupan perkotaan. (3) Tidak sungguh-sungguh berdedikasi untuk memajukan pendidikan. (4) Tidak serius menjalankan tanggung jawab sebagai guru atau pendidik. Sumber daya langka. (5) Perguruan tinggi dan universitas nirlaba mendapat nilai rendah. (6) Alokasi 30% Dana Otonomi Khusus tidak mencukupi. (7) Beasiswa diberikan kepada Orang Asli Papua secara adil dan tanpa memandang seleksi pelamar.

 

Abstract


The fulfillment of the basic rights of the Papuan people such as the right to obtain guaranteed education is not accompanied by a clear and detailed interpretation so that it stops at the level of implementation. Affirmative action for indigenous Papuans in the education sector is a way of realizing the development of equality for indigenous Papuans in interpreting justice. In addition, even though the Papua Province has been given special autonomy based on regulations, the practice of administering this status is passive, especially in the education sector. It is proven that with the increase in special autonomy funds, educational facilities are still very minimal for indigenous Papuans to access. As well as the problem showing that the development policy for Papua's special autonomy still places development on legal political policies not on the concept of special autonomy for the development of the dignity of indigenous Papuans, this has the potential to cause problems of legal protection for the rights of indigenous Papuans in the field of education. Includes, (1) controlling an inadequate education system. (2) The scarcity of educators compared to rural areas, the direct impact of political variables, and the real influence of urban life. (3) Not truly dedicated to advancing education. (4) Not seriously carrying out responsibilities as a teacher or educator. Rare resource. (5) For-profit colleges and universities get low marks. (6) The 30% allocation of Special Autonomy Funds is insufficient. (7) Scholarships are given to Indigenous Papuans fairly and without regard to applicant selection.

 

References

A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, Bogor, 2005

Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014,

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Uii, Yogyakarta, 2001

Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2010.

G.W Paton, Textbook of of Jurisprudence, English language book Society, Oxford University Press, London, 1972

Lay, C., & Purwoko, B. Asymmetrical decentralization, representation, and legitimacy in Indonesia: A case study of the Majelis Rakyat Papua. Asian Survey, 58(2), 2018.

Makaria Tatogo, Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang, Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire, Pendidikan Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 2018, h 64, alamat situs, https://media.neliti.com/media/publications/276655-pengelolaan-dana-otonomi-khusus-bidang-p-e3cbb283.pdf

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016

Tim Assistensi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua tentang Peradilan Adat Papua, kerjasama Polda Papua, Universitas Cenderawasih dan Partnership Government Reform on Indonesia, Jayapura, 2005

MRP, Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat, Jayapura, 2013,

Rosita dewi, Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pelayanan Public Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan, Lipi Yayasan Tifa Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta, 2019.

------------------, Masalah Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Kebijakan Tata Kelola Anggaran Dan Infrastruktur, Lipi, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2019

Roni Sulistyanto Luhukay, Rachma Dewi, Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pemerintah Pusat Dalam Rancangan Undang Undang Mineral Dan Batu Bara, Jurnal Al Adl Kendari, Fakultas Syariah Iain, Volume 13 No 2 Juli 2020.

Riris Katharina, Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua, Buku Obor, Jakarta, 2019

Septi Satriani, Formalisasi Pembangunan Di Papua Barat, Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Di Kabupaten Sorong, Lipi Yayasan Tifa Yayasan, Obor Indonesia, Jakarta, 2019

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3, dikutip dalam (http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf). Diakses 5 oktober 2015.

Widjojo, Papua Road Map: Negotiating The Past, Imporoving The Present And Securing The Future, Lipi, Yayasan Obor Indonesia, Dan Kitlv, 2009

Pengertian Perlindungan hukum Hak Menurut Kajian Para Ahli Hukum, Http://Tesishukum.Com/Pengertian-Perlindungan hukum-Hukum-Menurut-Para-Ahli. Diakses Pada Tanggl 10 Maret 2019 Pukul 16:30 Wib.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48841.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Downloads

Published

2023-09-05

Issue

Section

Articles