PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945.

Authors

  • MUHAMAD SOFIAN Universitas Cenderawasih
  • Fuad Fuad Universitas Widya MataramYogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43

Keywords:

Keadilan Sosial, Negara Hukum,, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan
sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstutusi. MK sebagai Lembaga
Peradilan Konstitusi kontitusi tentunya memiliki peran vital dalam mewujdukan keadilan sosial yang dimulai
dengan penegakan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraan
Mahkamah Konstitusi dalam menegakan Prinsip negara hukum sebagai Upaya perwujudan keadilan sosial
berdasarkan pada UUD NRI 1945. Penelitian yang menggunakan metode peneltian Hukum Normatif dengan
mengkaji teori dan beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan keadilan sosial. Peran yang dapat dilakukan
MK antara lain menjadikan kedudukan MK sebagai Penjaga Konstitusi sehingga memastika segala UU sesuai
dengan UUD NRI 1945, Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial dengan
memastikan bahwa produk Hukum tentang keadilan sosial tidak menyalahi prisnisp Hukum, dan Perlindungan
Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

References

Faqih, M. (2013). Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan

Pemilukada, Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang,

I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduankonstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum Terhadap

Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara, Sinar Grafika, Jakarta,.

Jimli Asshiddiqie. 2018, Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahtraan

Sosial Indonesia, Kompas, Jakarta,.

John Rawls, “A Theory Of Justice” Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2019 , “Teori

Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahtraan Sosial Dan Negara, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta

Soekanto, S., & Mamuji, S. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo

Persada,

Jurnal

H Erli Salia, 2017, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis, Dih

Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25,

Junaedi, 2019, Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional Syntax Literate,

Vol. 4, No. 1 Januari

Muhamad Sofian, 2020, Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan Mk Nomor

/Php.Bup-Xv/2017, Media Of Law And Sharia Volume 1, Nomor 3, 133-150

F Fuad; RR. Baskara. 2024. “Managing State Finances Amid Globalization; Challenges

And Opportunities.” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

(1): 118–32.

My Esti Wijayati, and Fuad. 2024. “Penerapan Moderasi Beragama Di Indonesia:

Harmonis Dan Inklusif.” El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 10(2): 301–

https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1502.

Riyanto, Benny Bambang Irawan; Mahmuda Pancawisma Febriharini; Retno Mawarini

Sukmariningsih; Ontran Sumantri. 2024. “The Authority of Indonesia’s

Constitutional Court: A Comprehensive Analysis of Its Role in Settling Disputes

Among State Institution.” Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)

(2). https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/20972-20986.pdf.

Sofian, Muhamad. 2020. “Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Php.Bup-Xv/2017.” Media of Law and

Sharia 1(3): 133–50.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Putusan 007/PUU-III/2005 tantang pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional

Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIII/2015

Downloads

Published

2024-12-28

Issue

Section

Articles